ABM Terapkan Sistem Sustainable Development Goals
KOTA MALANG – STIE Malangkucecwara (ABM) akan menerapkan sistem SDGs (Sustainable Development Goals) sebagai sistem akreditasi kampus. Sejak awal tahun ini, SDGs banyak digunakan di instansi pemerintahan (dinas-dinas). ”Karena sistem ini menjadi standar kesepakatan bersama masyarakat global, maka STIE Malang Kucecwara perlu menerapkannya,” kata Ketua STIE Malang Kucecwara Drs Bunyamin MM PhD dalam acara kuliah tamu bersama Kate Moningo, dari Waseda University of Japan dengan tema MDGs and SDGs: Global Goals for The Next 15 Years, di Ruang Sidang STIE Malang Kucecwara (ABM), Jumat (13/5).
Bunyamin mengatakan, jika yang menjalankan pemerintah, bisa menjalankan standar tersebut sampai pelosok desa. ”Tapi kalau kita (ABM), bisa memungkinkan sampai ke level community/kelompok,” ucapnya
Seperti diketahui, SDGs atau yang dikenal tujuan pembangunan berkelanjutan, merupakan sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. SDGs ini akan berlaku mulai tahun 2016 hingga tahun 2030. SDGs merupakan lanjutan dari MDGs (tujuan pembangunan milenium). Dimana standar kesepakatan yang lebih bertumpu pada kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat. Sedangkan pada SDGs merupakan tujuan yang berkelanjutan. Konsep SDGs yakni kerangka pembangunan yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia yang semula menggunakan konsep MGDs tersebut.
Menurut Bunyamin, SDGs memiliki beberapa 17 tujuan dan 169 target. Yaitu menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan dan kesejahteraan, kualitas pendidikan yang baik, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi. Kemudian juga akses ke energi yang terjangkau, pertumbuhan ekonomi, inovasi dan instrastruktur, mengurangi ketimpangan sosial, pembangunan berkelanjutan, konsumsi dan produksi berkelanjutan, mencegah dampak perubahan iklim, menjaga sumber daya laut. Termasuk, menjaga ekosistem darat, perdamaian dan keadilan, serta revitalisasi kemitraan global. ”Bukankah ini merupakan tujuan yang bagus. Sehingga tidak hanya instansi pemerintah saja yang peduli dengan SDGs, melainkan juga merupakan kepentingan bersama,” ujar Nila Wardhani, narasumber dari Rumpun (Ruang Mitra Perempuan).
Dia melanjutkan, dengan melihat visi tersebut, nantinya implementasinya pada mahasiswa bisa dimasukkan dalam kurikulum kuliah kerja nyata (KKN). Tak hanya itu, dalam kalangan dosen, nantinya akan dimasukkan dalam bab penelitian. Sehingga, tak hanya membantu masyarakat, melainkan juga mampu bekerja sama membantu pemerintah dengan tujuan yang sama.(dia/c1/lid)
sumber: Radar Malang 17 Mei 2016
You must be logged in to post a comment.